Peran Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pengedaran Obat Secara Illegal (Studi Kasus Polres Gorontalo Kota)
DOI:
https://doi.org/10.55606/sscj-amik.v1i4.1745Keywords:
The Role of the Police, Illegal Drugs, CountermeasuresAbstract
This study aims to find out and analyze the role of the police in tackling illegal drug trafficking and find out what obstacles the police face in dealing with illegal drug trafficking at the Gorontalo City Police, based on the title raised in this study, researchers see the weakness of Indonesia's defense From the invasion of things that endanger society, thousands of illegal drugs have been circulating throughout Indonesia. This study uses empirical methods. The data collection process examined by researchers in this study were primary data and secondary data. Data collection techniques that support and relate to this research are interviews, observation and literature studies..The results of this study indicate that the cause of people becoming perpetrators of illegal drug distribution is because they want to get rich quickly, perpetrators take advantage of the lack of public knowledge about illegal drugs and the correct distribution mechanism according to the rules. There are several factors that support perpetrators involved in illegal drug trafficking. , namely: Economic factors and environmental and social factors. Illegal drug distribution in Indonesia is regulated in Law no. 36 of 2009 concerning health. The free circulation of illegal drugs in Indonesia has turned out to be used by many elements to gain large profits. Some transactions also occur online. The opportunity to buy cheap drugs and sell them at high/profitable prices is the motive of several individuals who have been caught in illegal drug trafficking. This will not happen if people are educated about economics and law. This is a joint responsibility of the government, the community, BPOM and the Indonesian National Police.
References
Buku
Adami Chazawi, (2012), Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada
Abdul Halim Barkatullah, Hukum Transaksi Elektronik Sebagai Panduan Dalam Menghadapi Era Digital Bisnis ECommerce di Indonesia (Bandung: Nusa Media, 2017),
Andi Hamzah, KUHP & KUHAP Cetakan ke 17 (Jakarta : Rineka Cipta.2011)
Erdianto Effendi, (2011), Hukum Pidana Indonesia - Suatu Pengantar, Bandung, PT. Rafika Aditama
Evi Hartanti, (2012), Tindak Pidana Korupsi: Edisi Kedua, Jakarta, Sinar Grafika
H Ishak, MetodePenelitian Hukum dan PenulisanSkripsi, Thesis sertaDisertasi, Alfabeta, Bandung, 2017
Hari Sasangka, Lili Rosita, Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana, (Bandung:Mandar Maju, 2003
Indriyanto Seno Adji, (2002), Korupsi dan Hukum Pidana, Kantor Pengacara Konsultan Hukum Prof. Oemar Seno Adji & Rekan, Jakarta
Ismu Gunadi, Jonaidi Efendi, Dan Fifit Fitri Lutfianingsih, (2015), Cepat dan Mudah
Memahami Hukum Pidana, Jakarta, Kencana Prenada Media Group
Jonaediefendi dan Johnny Ibraim,(2016)” MetodePeneliian Hukum Normatif dan Empiris”, Depok : Prenada media Grup
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,(2014)”dasar-dasar kefarmasian”. Jakarta.
Komariah E. Sapardjaja, (2002), Ajaran Melawan Hukum Materil Dalam Hukum Pidana
Indonesia-Studi Kasus tentang Penerapan dan Perkembangannya dalam Yurisprudensi, Bandung, Alumni,
Ledeng Marpaung, (2005), Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana, Jakarta,Sinar Grafika
Moeljatno, (2009), Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta, PT Rineka Cipta
P.A.F. Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang, (2014), Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia, Jakarta, Sinar Grafika
Sadjijono, (2009), Memahami Hukum Kepolisian, Surabaya, Laksbang
Soebroto Brotodiredjo dalam R. Abdussalam, (1997), Penegak Hukum Di Lapangan Oleh Polri, Dinas Hukum Polri, Jakarta
Suharta dan Joenadi Efendi. 2013. “ Panduan Praktis Bila Anda Menghadapi Perkara Pidana Mulai Proses Penyelidikan Hingga Persidangan”. ( Jakarta: PT. Prenada Media Group).
Susanti Adi Nugroho,(2008) ”Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau dari Hukum Acara Serta Kendala Implementasinya”, Jakarta : Kencana Prenada Media Group
Suwitno Yutye Imran, (2021). “The Urgency of Regulation of the Ultra Qui Judicat Principle in Criminal Judgments.”JALREV (Jambura Law Review), 3(2): 395-410
Tongat, (2009), Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia - Dalam Perspektif Pembaharuan, Malang, UMM Press
Artikel Ilmiah
Afifah, NSN., dkk.(2020)”Tindak Pidana Mengedarkan Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar Menurut UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Studi Putusan Nomor : 739/Pid.Sus/2014/PT-Mdn)”. Doktrina: Journal of Law. Vol. 3 No.2
Amar Ahmad, “PERKEMBANGAN TEKNOLOGI KOMUNIKASI DAN INFORMASI: AKAR REVOLUSI DAN BERBAGAI STANDARNYA,” Jurnal Dakwah Tabligh 13, no. 1 (2012): 137–49, 139.
Muhammad Arif, (2021), “Tugas dan fungsi kepolisian dalam perannya sebagai penegak hukum menurut undang-undang nomor 2 tahun 2002 tentang kepolisian“ AL-ADL, Vol. 13, No 1
Moh. Rusdiyanto U. Puluhulawa, (2019). “KEBIJAKAN KRIMINAL DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN MENGGUNAKAN PANAH WAYER OLEH ANAK DI KOTA GORONTALO”. (Jurnal Yuridis) 6(2): 93 – 117
Nuchrawy G. Dan dewi C.,(2021),” Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengedar Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar (Studi Kasus Putusan Pengadilan Nomor: 351/Pid.Sus/2018/PN SMn)”JUSTITIA JURNAL HUKUM: Vol. 6 No. 2
Puteri Hikmawati, (2016), “ Pidana pengawasan sebagai pengaganti pidana bersyarat menuju keadilan restorative”, Jurnal Negara Hukum, Vol 7, No 1
Paul Ricardo, (2010), “Upaya penanggulangan penyalahgunaan narkoba oleh kepolisian”, Jurnal Kriminologi Indonesia, Vol 6, No 3
Riswaka Sudjaswadi, (2001), “FARMASI, FARMASIS, DAN FARMASI SOSIAL” Majalah Farmasi Indonesia, Vol. 12 No.3
Ryanto Ulil Anshar dan Joko Setiyono, (2020), “Tugas dan fungsi polisi sebagai penegak hukum dalam perspektif pancasila”, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Vol 2, No 3
Arfandi ibrahim https://www.liputan6.com/regional/read/4870903/edarkan-obat-keras-tanpa-izin-pria-di-gorontalo-terancam-15-tahun-penjara diakses pada tanggal 08 Juni 2022 pukul 00.43 WITA
